Campur tangan asing dalam sistem pemilu di Indonesia selalu mendapat kritisan keras aktivis di tanah air.
Aktivis pro demokrasi Ray Rangkuti mengatakan, campur tangan para lembaga asing itu sudah jelas-jelas gagal bahkan sejak pertama kali turut campur pada pemilu 2004 yang lalu.
"Campur tangan asing bukan kali pertama terlibat, sebelumnya pada 2004 juga terlibat dalam pengelolaan sistem informasi teknologi (IT) yang bermasalah karena ternyata kemampuannya tidak lebih dari 3 persen," ujar Ray dalam diskusi "Mencegah Dana Asing dan Dana Haram pada Pemilu 2014" di Jakarta Selatan, Senin (29/4).
Selanjutnya pada pemilu 2009 sambung Ray, lembaga asing juga ikut mengatur IT KPU dengan turut mengelola daftar pemilih dan IT yang berhubungan dengan perolehan suara.
"Hal ini kemudian gagal lagi. Di luar Partai Demokrat partai lain minta kejelasan soal daftar pemilih meskipun akhirnya diambil kesepakatan pemilu dilaksanakan," ungkapnya.
Masih kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti ini, di tahun 2014 ini, bukannya berhenti namun para lembaga asing justru lebih berani dengan ikut sejak awal, yaitu ketika masih dalam tahap verifikasi keanggotaan parpol.
"Itu sebelum tahapan pemilih, pertanyaannya, apa yang mengakibatkan IFES (International foundation of Electoral System) dan UNDP (united nations development program) selalu ngotot dalam pelaksanaan pemilu kita? Apa murni untuk bantu pengelolaan pemilu atau justru diluar itu?" Tandasnya.
sumber:http://theglobal-review.com
http://tusoh.blogspot.com/