Konflik Internal dan Masa Depan Palestina

Hiruk-pikuk konflik di Suriah telah membuat banyak orang lupa pada kondisi Palestina. Bagaimana situasi mereka kini? Harian Al-Quds pekan lalu memberitakan bahwa aksi kekejaman Israel terhadap warga Palestina di Yerusalem Timur semakin meningkat tajam dalam beberapa pekan terakhir. Sementara Al Ayyam menurunkan berita tentang peta desain pembangunan kuil Yahudi di atas reruntuhan Masjid Al Aqsa.

Resolusi PBB nomor 181 tahun 1947 yang membagi dua wilayah Palestina telah menimbulkan konflik berkepanjangan, yang hingga hari ini belum bisa diselesaikan. Karena ada pihak yang terusir (warga asli Palestina) dan ada pihak yang merasa harus terus mempertahankan wilayah jajahan (Israel), Palestina seolah tak pernah sepi dari berbagai aksi kekerasan. Pada tahun 1967, terjadi Perang Enam Hari antara Israel dan negara-negara Arab pembela Palestina, yang justru berakhir dengan penguasaan seluruh wilayah Palestina oleh Israel (wilayah yang semula dibagi dua oleh PBB, setelah 1967 seluruhnya diduduki Israel).

Sejak itu pula, muncul perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina yang dilakukan secara gerilya dan senjata seadanya; dan dihadapi dengan berbagai operasi militer oleh Israel. Berbagai upaya mediasi antara Israel dan Palestina telah diupayakan oleh komunitas internasional, termasuk dirilisnya ratusan Resolusi PBB terkait konflik Israel-Palestina. Namun berbagai upaya mediasi itu terus menemui jalan buntu, meski sempat tercapai beberapa kemajuan minor, seperti Perjanjian Oslo 1993 yang berisi pembentukan semacam ‘pemerintahan sementara’ di Palestina, yang disebut “Otoritas Palestina” dan pengembalian 2 % wilayah jajahan Israel (yaitu Jalur Gaza dan Tepi Barat) kepada Otoritas Palestina.

Setelah Otoritas Palestina terbentuk, justru muncul konflik internal di dalam tubuh Palestina sendiri, yaitu antara kelompok Fatah yang mendominasi Otoritas Palestina dengan kelompok-kelompok jihad (yang didominasi oleh Hamas). Dalam pemilu untuk memilih anggota parlemen Palestina, Januari 2006, yang disebut-sebut pengamat internasional sebagai pemilu yang paling demokratis di Timur Tengah, Hamas meraih kemenangan. Fatah dan Hamas sempat membentuk pemerintahan bersama, namun akhirnya terjebak dalam konflik kekerasan. Sejak tahun 2007, secara de facto ada dua pemerintahan di Palestina, kelompok Hamas berkuasa di Gaza, dan kelompok Fatah menguasai Tepi Barat.

Dengan demikian, secara garis besar ada konflik segitiga di wilayah yang diperebutkan oleh Palestina dan Israel itu, yaitu Israel versus Otoritas Palestina (Fatah) versus Pejuang Islam (diwakili Hamas). Situasi konflik ini jelas menyulitkan proses resolusi Palestina-Israel karena di pihak Palestina tidak (belum) ada wakil yang diakui oleh mayoritas rakyat Palestina. Apapun keputusan yang diambil oleh Otoritas Palestina (Fatah) dalam perundingan dengan Israel, akan dianggap sebagai keputusan sepihak yang tidak diakui oleh Hamas. Akibatnya, proses mediasi dan negosiasi antara Palestina dan Israel menjadi mentah dan tidak membawa hasil yang diharapkan.

Konflik Fatah-Hamas

Penulis melihat, persoalan utama yang mesti diselesaikan dulu di Palestina adalah menyatukan suara internal. Bila di dalam negeri sendiri masih berkonflik, siapapun tahu, perjuangan tidak akan maksimal. Namun, masalahnya, justru kedua organisasi ini berseteru (belum lagi bila kita memperhitungkan organisasi/kelompok-kelompok lain di Palestina).

Bila konflik ini dianalisis dengan menggunakan skema Segitiga Konflik dari Galtung, penulis menyimpulkan hal-hal berikut ini.

Kontradiksi (contradiction): Fatah-Hamas saling kontradiktif dalam visi dan strategi mereka terkait kemerdekaan Palestina. Fatah selalu mengedepankan negosiasi dengan Israel, bahkan bersedia menjadi tameng bagi Israel dengan cara merepresi (menembak, menangkap) kelompok-kelompok jihad atau rakyat biasa yang melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap warga Israel.  Sebaliknya, Hamas memandang bahwa berbagai serangan terhadap Israel (bom bunuh diri, serangan rudal, atau lemparan batu) yang dilakukan warga Palestina adalah semata-mata balasan sporadis atas berbagai operasi militer yang dilancarkan Israel terhadap Palestina sejak tahun 1947.

Perilaku (attitude):  Fatah melakukan aksi-aksi represif terhadap warga Palestina yang melakukan aksi kekerasan, termasuk menangkap dan menahan para aktivis Hamas. Kekuatan Fatah adalah sekitar 80.000 personel, termasuk polisi, intelijen, paengawal presiden, dan Brigade Al Aqsa. Satuan keamanan Otoritas Palestina mendapat pelatihan, pasokan senjata, dan dana militer sebesar 86,4 Juta Dollar dari AS.[1] Kekuatan Fatah sangat tidak berimbang dibandingkan dengan Hamas yang hanya memiliki 15.000 personil yang tergabung dalam Brigade Izzuddin Al Qasam.[2]

Sikap (behavior): Fatah dan Hamas saling mempersepsi satu sama lain sebagai musuh yang menghambat tercapainya cita-cita kemerdekaan Palestina. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu Palestina merdeka, namun karena memiliki strategi yang berbeda, terjadi perbedaan persepsi satu sama lain. Fatah memandang sikap non-kompromis Hamas terhadap Israel justru menjadi penyebab semakin besarnya serangan dan tekanan Israel terhadap warga Palestina. Sebaliknya, Hamas memandang Fatah sebagai pengkhianat karena mau menjalin perjanjian damai dengan Israel walaupun mengorbankan rakyat Palestina. Salah satu butir isi perjanjian Oslio 1993 adalah Otoritas Palestina berjanji mengamankan Israel dari segala bentuk serangan ‘terorisme’, padahal konsesi yang didapatkan Palestina hanya pengembalian 3% dari wilayah yang ditetapkan Resolusi 181.

Mungkinkah Hamas-Fatah Bersatu?

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses mediasi Palestina-Israel, adalah menyelesaikan dulu persoalan internal di Palestina. Setelah Palestina ‘satu suara’, barulah mereka maju ke meja perundingan dengan Israel, dan apapun hasil yang dicapai akan diterima sebagai keputusan bersama bangsa Palestina. Dalam perspektif realis, resolusi konflik yang sama-sama menguntungkan para pihak akan sulit dicapai karena para  pihak yang bertikai pasti akan memertahankan interest mereka masing-masing. Resolusi yang mungkin terjadi dalam situasi ini adalah win-lose resolution, yaitu satu pihak meraih apa yang diinginkannya, sementara pihak lain kalah dan terpaksa melepaskan apa yang diinginkannya. Memang benar, biasanya pihak yang berkonflik akan berkeras memertahankan kepentingan mereka. Kalau perlu, biarlah pihak lain yang hancur (win-lose). Namun, bila dihadapkan kepada pilihan bahwa kedua pihak mungkin akan sama-sama hancur (lose-lose) bila mereka terus berkeras pada kehendak masing-masing, sangat mungkin kedua pihak mau berkompromi dan saling memberikan kompensasi. Tugas mediator adalah menolong pihak-pihak yang berkonflik untuk menggeser pandangan mereka dari konflik zero-sum dan bergerak ke arah postive-sum (Miall et al, 1990:6).

Bila kita meninjau masalah ini dari perspektif kajian resolusi konflik, ternyata ada berbagai peluang resolusi selain win-lose resolution, yaitu sebagai berikut. Ketika A dan B berkonflik untuk memerebutkan suatu hal, misalnya wilayah tertentu, selain win-lose resolution, ada lima situasi yang mungkin terjadi:

1. Seandainya A tidak terlalu berkeras, sementara B sangat berkeras, maka kemungkinannya B akan berjuang keras (contending) untuk menguasai wilayah tersebut.
2. Seandainya A berkeras, dan B tidak terlalu berkeras, B akan mengalah (yield)
3. Seandainya A dan B sama-sama tidak berkeras, maka mereka akan menghindari konflik (withdrawal).
4. Seandainya A dan B sama-sama berkeras, tapi tidak terlalu berkeras, bisa dicapai kesepakatan di antara mereka (compromising).
5. Seandainya A dan B sama-sama berkeras mempertahankan interes mereka, namun di saat yang sama juga mereka juga saling memahami aspirasi dan kebutuhan pihak lain, maka bisa dicapai resolusi yang terbaik, yaitu penyelesaian masalah (problem solving). Inilah tahap terbaik yang mungkin dicapai melalui Resolusi Konflik (Miall et al, 1999: 5-6).

Artinya, secara teoritis, jawabannya adalah MUNGKIN Hamas dan Fatah bersatu. Sayangnya, perkembangan Timteng akhir-akhir ini semakin memburuk. Para elit HAMAS telah mengambil langkah-langkah yang justru semakin menjauhkan Palestina dari kemerdekaannya, yaitu dengan bersatu bersama Barat dan negara-negara Arab dan Turki untuk menggulingkan rezim yang justru selama ini membela mereka. Sebaliknya, berita terbaru menyebutkan bahwa Brigade Al Aqsa, sayap militer Fatah, malah menyatakan akan mempererat hubungan dengan Hizbullah demi tercapainya kemerdekaan Palestina. Persoalan ini jelas semakin memecah konsentrasi mereka dalam memperjuangkan persatuan internal (itupun bila mereka memang ada niat untuk itu) dan perjuangan melawan penjajahan Israel. Masa depan Palestina, sayang sekali, masih belum memperlihatkan titik terang.


sumber:http://theglobal-review.com