Bioskop Masih 'Haram' di Aceh: Ulama vs Walikota

BANDA ACEH - Bioskop pernah berjaya di Aceh, namun meredup ketika konflik memanas mulai tahun 90an. Pendirian kembali bioskop di provinsi bersyariat Islam itu kini mulai dirindukan lagi.

Warga Banda Aceh menginginkan adanya bioskop, sebagai tempat untuk menonton film-film terbaru. Mereka mengaku kecewa dengan belum adanya izin pendirian bioskop di kota ini.

Ade Haryandi, seorang pemuda di Banda Aceh mengatakan, bioskop penting didirikan kembali di sana untuk kebutuhan generasi muda. Karena selain wahana hiburan, bioskop dinilai bisa menjadi media edukasi.

"Jangan di lihat sisi negatifnya saja, jangan di lihat hiburan semata. Tapi media audio visual seperti bioskop sangat efektif dimanfaatkan sekarang ini untuk mendidik masyarakat. Apalagi kita lihat, masyarakat Aceh bukan tipe pembaca, dan pendengar saja," ujarnya kepada  Senin (10/6/2013).

Sangat banyak film terbaru yang mendidik sekarang ini, sayangnya film-film tersebut sulit untuk ditonton langsung di Aceh, karena tak adanya bioskop. Warga di sana baru bisa menikmatinya setelah film beredar dalam bentuk VCD atau DVD. "Sudah basi di tempat lain, baru kita bisa nonton," sebutnya.

Ketiadaan bioskop di Aceh, kata Ade, sebenarnya bisa membudayakan perilaku negatif dikalangan anak muda. Mereka akan terdorong mencari atau mendownload film-film terbaru secara ilegal di internet. Apalagi akses internet di kota ini tersedia hampir di semua tempat.

"Akhirnya mereka bisa saja akan lari dari apa yang ingin dicari, lantas bisa ke hal yang negatif, tanpa ada yang mengawasi. Misalnya mengarah ke film-film porno," tutur penyiar radio swasta ini.

Selain itu ketiadaan bioskop dinilai bisa mengarah kepada kebiasaan warga membeli VCD atau DVD bajakan, yang diakui selalu lebih cepat beredar di pasaran ketimbang yang original.

"Ini sebenarnya sangat merugikan insan perfilman, tapi mau gimana lagi masyarakat sudah menganggap ini biasa," kata Azzumar Firdhia (21) mahasiswi Jurusan Komunikasi FISIP Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh.

Menurutnya bioskop bisa menjadi tempat menonton film-film bermutu, sehingga masyarakat bisa tercerahkan. Ini penting mengingat selama ini masyarakat hanya punya pilihan menonton sinetron yang diputar TV-TV swasta setiap malam yang sangat minim nilai edukasi.

Pendirian bioskop memang masih sulit terealisasi di Aceh, karena bioskop masih dianggap sebagai lumbung maksiat yang bisa menimbulkan perbuatan melanggar syariat Islam.

Azzumar tak sepenuhnya setuju dengan pendapat ini. "Kalau takut bisa menimbulkan hal-hal negatif, kan bisa dipisah tempat duduk laki-laki dan perempuan atau di tempatkan WH (polisi syariah) saja di ruang bioskop untuk mengawasi penonton," usulnya.

Hal senada juga diungkap Ade Haryandi. Dia menilai Aceh yang memiliki aturan syariat Islam justru lebih memudahkan dalam mengatur perilaku orang dalam bioskop agar tidak berbuat maksiat.

"Maksiat di mana saja bisa dilakukan, kita lihat yang udah-udah (di Banda Aceh) di depan mata saja ada yang berbuat maksiat. Kalau ada keinginan mendirikan bioskop pasti solusinya ada," sebutnya.

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Mawardi Nurdin mengakui, banyak permintaan mendirikan bioskop di kota itu. Bahkan pihaknya sudah mendapat tawaran dari investor yang bersedia mendirikan bioskop di Banda Aceh, namun investasi ini belum bisa diwujudkan katena belum mendapat izin dari ulama.

"Banyak sekali yang minta kepada saya untuk mendirikan bioskop, tetapi kita belum dapat izin," sebut Mawardi.

Menurutnya masyarakat sangat menginginkan adanya bioskop, karena banyak film-film bagus yang dapat dicontoh oleh anak-anak muda sekarang. "Tapi apa boleh buat, kita belum dapatkan izinnya," ujar dia lagi.

Padahal, lanjut Mawardi, bila sudah diizinkan pendiriannya maka teknis di dalamnya bisa disiasati agar tidak terjadi pelanggaran syariat Islam, seperti yang ditakutkan sebagian kalangan selama ini.

Mawardi berjanji dalam dua tahun ini tetap berupaya untuk mendapat izin pendirian bioskop di Banda Aceh. "Dalam dua tahun ini kita akan terus berupaya pendirian bioskop bisa terwujud," ujarnya.

Bioskop bukanlah barang asing di Aceh karena sudah pernah ada sejak era 70an. Namun konflik yang memanas membuat bisnis bioskop tutup satu satu dan sampai sekarang tak bisa bangkit lagi, karena susahnya mendapat izin. Bekas gedung-gedung bioskop di Banda Aceh kini sudah beralih fungsi menjadi mall, markas TNI dan gedung pemerintahan. [Okezone, Foto Kompasiana, Atjehpost]